Penulis: Anugrah Pandey
Editor: Rikson Karundeng
ELEKTORAL.ID, Manado – Kebijakan pejabat negara yang terindikasi menguntungkan pasangan calon (paslon) tertentu, dibidik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut).
Sorotan tajam terlontar dari Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda. Ditegaskan, program-program yang nantinya akan dikeluarkan pejabat negara harus dikritisi. Ini penting untuk diperhatikan guna memberikan keadilan antar sesama kontestan pilkada 2020 serentak.
“Setiap keputusan pejabat negara juga diawasi oleh Bawaslu. Ini agar tidak berdampak merugikan dan menguntungkan kepada paslon tertentu,” ucap Malonda di Rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait Pilkada berintegritas dan ramah lingkungan yang digelar Bawaslu Sulut, baru-baru ini.
Selain itu, terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya Bawaslu Sulut sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Itu untuk memberikan tindakan kepada ASN yang melanggar netralitas.
“Agar pemberian sanksi dapat direalisasikan, serta juga memberikan sanksi terkait dengan jenjang karir apabila terbukti tidak menjaga netralitas ASN. Itu agar efektif dalam penerapan tindakan netralitas ASN,” tegas Malonda. (*)
