Elektoral.id, Jakarta – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) telah mengumpulkan anggaran Rp 8,6 triliun dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2023.
Sekretaris BNPP Zudan Arif menyebut jumlah anggaran yang masuk dan terdata berasal dari 31 kementerian/lembaga kecuali 4 kementerian dan 1 lembaga yang jumlahnya tidak muncul.
“Ini akan kita lihat efektivitasnya selama satu tahun ini. Mana-mana saja yang selesai pencapaiannya 100 persen, mana yang 90 persen, mana yang 80 persen,” ujar Zudan dalam diskusi ringan di kantornya, Senin 4 November 2023.
Adapun anggaran terbesar berasal dari Kementerian PUPR yakni Rp 3,2 triliun, Kementerian Sosial sebanyak Rp 2,3 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 579 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 543 miliar, Kementerian Kesehatan Rp 428 miliar, dan Badan Keamanan Laut Rp 339 miliar.
“Inilah bagian yang dikoordinasikan. Kita bekerja sebagai tim yang besar untuk mengolah kawasan perbatasan,” katanya.
Adapun anggaran yang dimiliki Kementerian/lembaga lainnya meliputi TNI Rp 376 miliar, Kementerian Desa PDTT Rp 239 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 196 miliar, Kementerian ESDM Rp 186 miliar, Kementerian Pertanian Rp 44 miliar, Kementerian Koperasi dan UMKM Rp 30 miliar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 20 miliar.
Selanjutnya, Kementerian Perindustrian Rp 19 miliar, Badan Informasi Geospasial Rp 13 miliar, BNPP Rp 13 miliar, Kementerian Dalam Negeri Rp 12 miliar, Polri Rp 5,8 miliar, Kementerian Keuangan Rp 5,6 miliar, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rp 5,2 miliar, Kementerian Ketenagakerjaan Rp 5,1 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 4,7 miliar, Kementerian ATR/BPN Rp 4,1 miliar, dan Kementerian Pariwisata dan Ekraf Rp 2,1 miliar.
Kemudian anggaran kurang dari satu miliar yakni Badan Narkotika Nasional Rp 829 juta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp 456 juta, dan Badan Pusat Statistik Rp 137 juta.
“Nanti anggaran di tahun 2024 mudah-mudahan bertambah besar lagi karena kebutuhan di daerah itu bertambah ada yang minta infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, pendidikan untuk tenaga kesehatan, untuk jaringan BTS, banyak sekali,” Zudan menjelaskan.(Imo)