Timpora DKI Deteksi Dini Gangguan Keamanan di Masa Pemilu

Elektoral.id, Jakarta – Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Timpora bertema ‘Penguatan Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing dalam Rangka Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dalam Masa Pemungutan Suara’.

Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sekaligus ketua penyelenggara Fahrul Novry Azman mengungkapkan bahwa dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan pemilu Tahun 2024.

“Terima kasih kegiatan ini berjalan lancar. Perlu kiranya peningkatan sinergitas dan koordinasi antar anggota Timpora,” kata Fahrul dalam rilisnya, Selasa (6/2).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/2) itu dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun beserta Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham DKI Sandi Andaryadi.

“Terutama dalam hal pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan deteksi, antisipasi dan cegah dini terhadap WNA yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ujarnya.

Rakor ini, lanjut Fahrul, dilaksanakan juga sebagai penguatan antar anggota Timpora/instansi terkait dalam melakukan tugas pengawasan orang asing khususnya pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta.

“Serta sebagai wadah tukar-menukar informasi tentang perlintasan, keberadaan, dan kegiatan orang asing khususnya di wilayah DKI Jakarta,” ia menuturkan.

Sementara, Ibnu menambahkan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan dapat tercipta sinergitas dan kolaborasi yang berkualitas antar
instansi. ‘Sharing informasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan
aktifitas orang asing menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu hingga pasca Pemilu 2024,” kata Ibnu dalam sambutannya kemarin.

Selain itu, Ibnu menjelaskan pengawasan terhadap warga asing juga dioptimalkan serta upaya penanganannya di Provinsi DKI Jakarta. “Saat ini berdasarkan data per Januari 2024, Jumlah WNA yang melakukan aktifitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6.147 orang,” jelas Ibnu.

“Mari kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing dan antisipasi peningkatan volume keberadaan dan aktifitas WNA di Provinsi DKI Jakarta serta meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran baik di bidang Keimigrasian maupun di bidang hukum lainnya,” Ibnu menambahkan.

Jika terdapat pelanggaran, lanjut Ibnu, pihaknya dapat menindak sesuai dengan ketentuan. “Yakni dengan Tindakan administratif Keimigrasian dan Projustitia,” ujar Ibnu.

Rapat koordinasi ini merupakan langkah nyata Timpora dalam memastikan keamanan dan keberlangsungan proses demokrasi dalam pemilihan umum.

Timpora akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait, guna menjaga integritas dan keamanan selama periode pemungutan suara. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini