Sorot Parpol dan Cakada Buruk, Liando Minta Masyarakat Kritis

Ferry Liando

ELEKTORAL.ID, Manado – Proses penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik (parpol) disorot. Publik diminta kritis terhadap para kandidat kepala daerah. Figur yang menggunakan cara-cara tak benar dinilai bukan pemimpin yang baik.

Cacatan itu meletup dari pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Ferry Daud Liando. Ia menjelaskan, sekarang ini dalam tahap penjaringan bakal calon kepala daerah (cakada) oleh masing-masing parpol. Proses itu perlu ada peran masyarakat dan media.

Menurutnya, ada parpol yang menggunakan cara-cara yang normatif dan prosedural dalam menjaring calon. Namun ada yang di luar itu dan kurang elok.

“Ada calon yang menetapkan harga-harga tertentu, ada parpol yang menjadikan parpol seperti barang dagangan. Siapa yang mampu membayar lebih tinggi, dia yang dicalonkan. Di satu sisi kalau parpol punya kemampuan walau secara moral kita tidak bisa menerima ada parpol yang membayar calon untuk diusung. Namun setidaknya memperhatikan masalah kapasitas,” ujar Liando.

Sebagian parpol menurutnya tidak menjadikan kapasitas itu sebagai syarat dalam mengusung calon. Memang diakuinya, jual beli parpol semakin gencar terjadi dan masih berpeluang akan terjadi. “Apalagi ranah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) belum sampai ke sana. Ini jadi penting bagi kita untuk ingatkan parpol. Paling tidak yang dicalonkan mempunyai kapasitas dan kemampuan. Ya, yang terjadi kemudian ketika terpilih sulit menjalankan apa yang sudah dijanjikan,” tuturnya.

Ada tiga hal yang dilihatnya sebagai gelagat yang tidak baik dari calon kepala daerah. Itu mengindikasikan mereka nanti bukanlah pemimpin yang baik. “Melihat gelagat dengan memasang baliho dimana-mana. Menaikkan elektabilitas dari popularitas itu penting tapi bukan yang dibuat-buat. Populer itu berdasarkan dedikasi, berdasakan pengabdian kemudian dia populer,” paparnya.

Kemudian gelagat kedua, pemimpin yang tidak baik yakni calon yang membayar parpol. Ketiga, ketika kampanye mengandalkan membayar pemilu untuk dapatkan keuntungan.

“Tiga hal ini memperlihatkan itu bukan pemimpin yang cocok untuk kita. Kita harap itu tidak terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi maka jangan harap pemimpin kita adalah pemimpin yang baik,” tutupnya. (eka egeten)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini