Pos Bumdes Warembungan Diduga Pungli, Camat Pineleng Beri Peringatan

Penulis: Hendro Karundeng
Editor: Happy Christian


ELEKTORAL.ID, Tondano – Pos Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Warembungan diduga lakukan pungutan liar (pungli) pada pengunjung tempat wisata Padies Kimuwu dan Makatete Hills. Hal itu menuai catatan kritis Camat Pineleng, Jonly Wua.

Ia menjelaskan, peraturan daerah (Perda) Pajak dan Retribusi, di dalamnya mengatur retribusi pariwisata, baru diparipurnakan di DPRD Kabupaten Minahasa pada 27 Desember 2022 lalu. Saat ini perda tersebut masih sedang dalam tahap sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Perda itu masih menjadi pembahasan di Kemenkumham,” ujarnya, Rabu (19/04/2023).

Wua menilai, penarikan karcis yang dilakukan di Pos Bumdes Warembungan disinyalir belum mengantongi izin.

“Ini kan masih di desa. Tapi kalau belum ada izin, terus mereka sudah ada perdes (peraturan desa), yang penting perdes tidak bertentangan dengan perda. Tapi kebetulan perda kan belum ada,” jelasnya.

Ia tak menapik jika penarikan tanpa dasar bisa dianggap pungutan liar.

Wua juga mengakui, aktivitas penarikan biaya masuk ke kawasan wisata oleh Bumdes Warembungan belum diketahuinya. Perdes yang dijadikan acuan juga belum dilaporkan kepadanya.

“Saya bilang ke pemerintah desa, biasa kalau perdes itu konsultasi dengan Bidang Hukum Pemkab Minahasa. Kalau dia belum ada jawaban, berarti dianggap bisa dijalankan. Kalau itu dijawab, berarti direvisi atau dibuat ulang masukan yang diberikan. Jadi kalau belum ada petunjuk begitu, belum bisa ada penarikan. Tapi  mereka juga belum melapor sih kegiatan mereka,” paparnya.

Penarikan karcis terpantau dilakukan secara ganda. Di tempat masuk wilayah wisata oleh Bumdes Warembungan, serta di lokasi titik wisata Padies Kimuwu dan Makatete Hills. Camat Wua pun menegaskan, penarikan biaya masuk jangan tumpang tindih.

“Kalau pos bumdes di bawah, berarti sudah dua tempat. Harusnya dibicarakan itu. Satu tempat harus satu, jangan tumpang tindih,” tandasnya.

Camat Wua menegaskan, retribusi harusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak pemerintah kabupaten.

“Kalau menurut saya, konsultasikan dulu dengan pemerintah kabupaten Minahasa, lalu dalam rangka retribusi tidak ada retribusi ganda,” tutupnya.

Diketahui,  sebelumnya sejumlah warga sempat mengeluhkan pungutan yang dilakukan di Posko Kawasan Wisata Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng. Karcis tanda masuk itu dinilai sangat memberatkan pengunjung. Pihak pemerintah desa sendiri ketika dikonfirmasi, enggan memberikan tanggapan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini