Penulis: Rikson Karundeng
Editor: Lefrando Gosal
ELEKTORAL.ID, Manado – Tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 tengah bergulir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) kini sedang menghadapi verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta pemilu.
Sederet persoalan kans meletup. Namun berbagai langkah diambil untuk mengantisipasi potensi kerawanan itu. Selain oleh penyelenggara pemilu, gerak serius itu juga diperagakan aparat keamanan.
Hal tersebut dituturkan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, Kombes Pol. Drs. R. W. Wirawan, S.H., M.Si., dalam rapat koordinasi ‘Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Bersama Stakeholder, NGO dan Media’, yang digelar KPU Sulut di Luwansa Hotel & Convention Center Manado, Kamis (13/10).
“Ada sejumlah potensi kerawanan tahun politik 2022-2024. Pertama, soal ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Semoga di Sulut tidak ada. Kedua, memanfaatkan isu sara (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dan politik identitas. Kami harap di Sulut tidak ada. Di provinsi lain, ada yang gunakan isu ini untuk kepentingan sesaat. Tapi potensi ini kalaupun ada di Sulut, memang sangat minim,” kata Wirawan.
Kerawanan berikut terkait isu netralitas TNI-Polri. Menurutnya, dua lembaga ini hingga kini belum memilih saat pemilu.
“Polri akan netral. Dalam tahapan pemilu, kita terutama harus fokus membackup semua kegiatan KPU. Mulai sosialisasi sampai hari ‘H’. Bahkan hingga pasca pemilihan,” ujar Wirawan, sembari menegaskan jika Polri selalu berupaya untuk netral dan akan menindak tegas setiap anggotanya yang ditemui melakukan pelanggaran.
Potensi kerawanan keempat, konspirasi atau politik uang. Ditegaskan Wirawan, aparat kepolisian meminta agar tindakan ini tidak dilakukan partai politik dan peserta pemilu, agar warga bisa memilih parpol yang benar-benar baik dan tidak melakukan praktek politik uang.
“Potensi kerawanan selanjutnya, aksi protes atau unjuk rasa. Pengalaman selama kami bertugas di Sulut, unjuk rasa penuh toleransi. Tidak brutal. Masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kami siapkan tempat, kami kawal dan kami amankan, sehingga tidak mengganggu masyarakat lain. Misalnya para pengguna jalan raya,” aku Wirawan.
“Selanjutnya, soal black campaign atau selebaran gelap. Pada pemilu sebelumnya ini tidak kami dapati. Di daerah lain terjadi, tapi kita harap di Sulut tidak akan terjadi. Proses seleksi yang dilakukan oleh parpol hingga verifikasi KPU, kami yakin akan menghasilkan caleg yang baik,” sambungnya.
Poin selanjutnya soal sengketa pemilu dan intimidasi. “Potensi sengketa pemilu tidak bisa ditolak, tapi bisa diantisipasi. Tugas kepolisian tentu mengawal proses berlangsung aman,” tandasnya.
“Kalau soal intimidasi, sabotase atau teror, di sini tidak sekeras yang di Selatan. Sulut agak unik. Kalau lihat geografis, di sini dekat laut tapi masyarakat lengket. Masyarakat soft. Tidak ada yang aneh, walau kita daerah perlintasan saudara-saudara yang masih kurang wawasan, yang menyeludupkan barang. Kemarin kita dapati delapan pucuk senjata yang akan dibawa ke provinsi lain,” ungkap Wirawan.
Potensi kerawanan terakhir yang dibeberkan, soal ujaran kebencian atau pemberitaan bohong (hoaks). “Ujaran kebencian di medsos masih terjadi. Tapi dengan masyarakat yang semakin cerdas, tidak akan terpengaruh dan tidak akan memengaruhi prilaku masyarakat,” ujarnya.
Wirawan memastikan, langkah antisipasi tetap dilakukan pihak kepolisian untuk menekan potensi kerawanan selama tahapan pemilu 2024.
Diakui, sosialisasi tahapan pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu sangat penting.
“Mudah-mudahan dengan sosialisasi bagus, masyarakat akan memahami tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan KPU,” kuncinya.
Diketahui, rapat koordinasi yang dihadiri para stakeholder, lembaga non pemerintah, serta para jurnalis ini dibuka secara langsung oleh Plt. Ketua KPU Sulut, Meidy Y. Tinangon.