Perludem Usulkan Aparat yang Berpolitik Praktis Harus Ada Masa Jeda

Elektoral.id, Jakarta – Ketua Perludem Titi Anggraini melihat kondisi netralitas aparatur negara menjelang Pemilu 2024 rawan goyah. Ia menyebut beberapa ketua umum berlomba-lomba sebagai menteri dan beberapa menteri maju dalam pileg.
“Ini luar biasa. Jadi potensi ketidaknetralan itu dan penyalahgunaan kewenangan itu dari sisi relasi itu saja sangat nyata,” ujar Titi dalam diskusi Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jumat 24 November 2023.
Ia meminta hal tersebut patut diwaspadai dalam segi pemanfaatan ekploitasi sumber daya negara dan aktor-aktor politik terlibat dalam kontesasi yang diisi pucuk dari kementerian atau kelembagaan.
“Sangat mengkhawatirkan dari Pemilu 2024. Ini Pemilu yang paling banyak pimpinan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam politik praktis baik sebagai ketum partai atau caleg,” Titi menuturkan.
Fenomena banyaknya pensiunan aparat penegak hukum yang tiba-tiba berpolitik praktis dengan bergabung di partai-partai tertentu. Perludem pun membenarkan fenomena tersebut.
“Itu betul sekali, sebenarnya di catatan Perludem sudah terangkum sejak lama.
Oleh karena itu, Perludem mengusulkan dua hal guna menghindari aparat penegak hukum yang sudah non-aktif alias pensiun tidak secara singkat menggunakan hak berpolitik atau politik praktis.
“Pertama apabila aparat penegak hukum atau ASN yang ingin maju di pilkada atau pemilu harus ada masa jeda yakni setahun sebelum pendaftaran calon, orang (aparat) tersebut sudah berhenti permanen,” kata Titi.
Pasalnya, sudah ada literasi yang menunjukkan berbagai komunikasi politik untuk mendapatkan tiket pencalonan. Lalu usulan Perludem yang kedua yakni apabila aparat tersebut ingin terlibat politik praktis setelah pensiun juga harus ada masa jeda.
“Jadi kami mengusulkan masa jedanya bukan setahun tapi seperti masa jeda mantan terpidana yakni lima tahun,” ia mengungkapkan. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini