Penulis : Rinto Lakoro
ELEKTORAL.ID, Tutuyan – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk dapat mengelola keuangan tahun anggaran 2022, cukup membanggakan.
Pasalnya, bertempat di Kantor Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara, Pemkab Boltim mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Opini WTP ini merupakan ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi membanggakan ini tiada lain dibawah kepemimpinan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si., beserta jajaran Perangkat Daerah.
Adapun penghargaan saat ini merupakan capaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA., menyerahkan langsung penghargaan WTP kepada Bupati Sam Sachrul Mamonto, Senin (15/5/2023).
Hadir dalam penyerahan penghargaan, Kepala BPKPD Wiwik Kurnia, SE, M.Si., Kepala Inspektorat Hardiman Pasambuna, SH., seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boltim.
Setelah menerima penghargaan, Bupati Sachrul Mamonto menyampaikan ucapan terima kasih ke sejumlah pihak atas opini WTP LKPD TA. 2022 yang diraih Pemerintah Kabupaten Boltim secara berturut-turut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wiwik Kurnia menyampaikan ucapan selamat kepada BPKP yang tidak pernah henti-hentinya memberikan pendampingan dan edukasi kepada Pemerintah Boltim.
Begitu juga dengan BPK perwakilan Sulut yang sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan aturan yang berlaku selama penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan kepada Pemkab Boltim.
“Ucapan yang sebesar-besarnya kepada Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto yang tidak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada SKPD khususnya tim penyusunan LKPD serta Kepada Sekretaris Daerah terima kasih,” ujar Wiwik.
Adapun penyerahan LKPD pemerintah daerah yang dilakukan BPK setiap tahun ini merupakan wujud untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. (Advertorial)
