Penulis: Rikson Karundeng
Editor: Lefrando Gosal
ELEKTORAL.ID, Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) melibatkan publik secara luas dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal ini dijelaskan Salman Saelangi, dalam ‘Rapat Evaluasi Pengawasan Partisipatif Bersama Stakeholder Pasca Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara’, Selasa (9/2/2021), di Aryaduta Hotel, Manado.
Dalam kegiatan yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut tersebut, Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini maparkan bagaimana peranan KPU dalam optimalisasi partisipasi masyarakat di Pilkada 2020.
“Kami (KPU) memang sudah punya PKPU (Peraturan KPU) terkait partisipasi masyarakat dan sosialisasi. Ada regulasinya,” kata Saelangi.
Dijelaskan, bentuk pelibatan masyarakat itu dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik dalam berpartisipasi di setiap tahapan yang ada.
“Bukan hanya hari pencoblosan. Kami sengaja mendorong itu agar proses interaksi publik dengan penyelenggara semakin baik. Agar ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap agenda demokrasi ini,” ujarnya.
Di tahapan-tahapan, dari perencanaan anggaran, perencanaan program, KPU Sulut sudah coba melibatkan publik secara maksimal. Sejak 2019, sekitar September dan Oktober.
Untuk rancangan regulasi, KPU Sulut selalu melakukan uji publik dan kegiatan focus group discussion (FGD).
“Setiap PKPU selalu melewati proses ini. Pelibatan masyarakat sudah mulai di situ. Sehingga ada serapan, masukkan dari publik. Memang secara khusus paling banyak pemerhati yang terlibat memberikan kontribusi,” tarangnya.
“Kita juga membuat Keputusan KPU. Di situ kita sering melibatkan publik. Misalnya membahas tahapan dan program, turunan dari PKPU. Sosialisasi sudah mulai dari November 2019. Pelibatan publik secara luas sudah dimulai dari sana,” jelas Saelangi.
Tahapan yang sangat penting lainnya adalah proses pemutakhiran daftar pemilih. Ketika KPU menetapkan daftar pemilih sementara (DPS), ada uji publik. Diumumkan di setiap desa dan kelurahan.
“Dari situ kita mendapatkan banyak masukkan, catatan perbaikan. Sebelumnya ada pencoklitan. Partisipasi publik juga ada di sana,” tandasnya.
Provinsi Sulut diketahui menjadi salah satu provinsi pelaksana Pilgub, yang perekrutan badan ad hoc di atas rata-rata.
“Kami memang punya alat ukur. Ada sistem yang membuat kami bisa memantau proses pendaftaran di setiap desa dan kelurahan. Delapan hari pendaftaran, pendaftar itu lebih. Ini juga bagian dari partisipasi masyarakat yang begitu tinggi dari masyarakat Sulut,” sebut Saelangi.
Tingkat partisipasi publik di Sulut merupakan yang paling tinggi untuk daerah yang menggelar Pilkada di Indonesia. Kabupaten dan kota di daerah ini juga berada paling tinggi se-Indonesia. Sementara kabupaten dan kota lainnya, rata-rata mengalami kenaikan angka jumlah partisipasi pemilih yang signifikan.
“Adanya Covid-19 sempat membuat kami was-was. Karena dia membatasi publik untuk terlibat langsung. Padahal animonya sangat tinggi. Kalau kami kesulitan mengendalikan, karena memang di Sulut animo masyarakat memang begitu besar,” aku Saelangi.
KPU Sulut melibatkan banyak stakeholder selain masyarakat orang per orang. Selain itu ikut melibatkan media massa secara maksimal.
“Karena kami mempolakan, setiap tahapan ada media gathering. Kami sampaikan semua tahapan sehingga semua media menyampaikan secara serentak itu ke publik. Jadi informasi kegiatan sudah diviralkan lebih dahulu. Kami mengukur, partisipasi media massa sangat luar biasa. Sehingga setiap ada persoalan, langsung cepat terselesaikan. Ini juga bagian dari upaya pelibatan publik lebih luas,” bebernya.
KPU Sulut pun melibatkan publik dalam debat pasangan calon. “Misalnya, kami umumkan ke publik untuk menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Kami juga menggelar FGD untuk mendapatkan apa yang ingin ditanyakan publik. Setelah dapat, baru disari oleh tim penyusun soal,” tuturnya.
Saelangi juga mengungkapkan, KPU Sulut memang memaksimalkan semua media sosial yang dimiliki.
“Viewers akun YouTube kami, yang nonton saat debat masih tertinggi se-Indonesia. Jadi partisipasi Sulut itu tinggi. Makanya Sulut partisipasi pemilih tertinggi di Indonesia, 78 persen,” ujarnya.
Terkait anggaran, KPU Sulut sempat menggelar pameran anggaran.
“Dari situ publik tahu postur anggaran. Berapa jumlah anggaran dan perincian pemanfaatan anggaran. Dari situ masyarakat tahu secara detail pemanfaatan anggaran KPU Sulut, KPU kabupaten dan kota. Mana anggaran yang paling tinggi. Dari situ masyarakat bisa percaya,” terang Saelangi.
Hadir menjadi peserta dalam rapat sosialisasi ini, unsur akademisi, wartawan, pemerhati dan pegiat pemilu, serta unsur pemerintah. (*)