Elektoral.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta segenap jajaran BNPP turut fokus pada pembenahan reformasi birokrasi pada tahun 20224.
Ia meminta BNPP segera membentuk tim khusus reformasi birokrasi. “Pada tahun 2023 rating nilai reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk BNPP tercatat dengan nilai ‘B’ atau ‘Baik’,” kata Tito dalam rapat bersama BNPP baru-baru ini.
Ia berharap untuk tahun berikutnya BNPP bisa mencapai nilai ‘BB’. “Reformasi Birokrasi kita (BNPP) nilainya sudah ‘B’ namun masih kurang, minimal ‘BB’. Itu harus dibentuk tim khusus mengurusi masalah RBP ini, untuk mengurusi langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk perbaikan nilai dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB,” tambahnya.
Dalam rapat itu, Tito membahas terkait laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 dan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024. Menurutnya, perbaikan rating nilai reformasi birokrasi menunjukan bahwa manajemen dan birokrasi di BNPP telah menjalankan amanat reformasi.
Selain itu, Menteri Tito mengapresiasi beberapa kinerja BNPP yang sudah dainggap mencapai indikator kerja sudah baik. Salah satunya, pengerjaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dapat terselesaikan sesuai jadwal meskipun ada beberapa yang belum diresmikan.
“Seperti penyelesaian sengketa dengan Malaysia dan Timor Leste yang dilanjutkan dengan upaya menjaga dan memelihara hubungan baik antaranegara. Upaya yang kita bangun dengan Timor Leste dan Malaysia sudah bagus, tinggal dengan Papua Nugini (PNG) yang mesti dikembangkan terus,” kata mantan Kapolri itu.
BNPP mendapat predikat atas hasil dari opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Meski begitu, ia meminta untuk memprioritaskan temuan BPK yang berimplikasi pada kerugian negara.
“Karena hal tersebut bisa menjadi tindak pidana jika tidak diselesaikan. Menteri Keuangan akan menyesuaikan kebijakan Bappenas dalam menambah anggaran pengelolaan perbatasan, untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah di antaranya yang pertama, nilai reformasi birokrasi efektif dan efisien,” katanya.
Selain itu, BNPP mampu mengelola anggaran berdasarkan nilai opini BPK dan nilai ketiga adalah realisasi belanja. “Kalau temuan yang bersifat administrasi atau manajemen masih bisa diperbaiki. Hal ini juga berpengaruh pada penentuan anggaran ke depan,” Tito menambahkan. (Imo)
