Penulis: Imo Si Jurnalistik Muda
Editor: Happy Karundeng
_______________________________________________
Elektoral.id, Jakarta – Sengkarut dugaan kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Napoleon Bonaparte mengaitkan Jenderal Listyo Sigit ada di dalamnya.
Untuk itu, Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto mengatakan Napoleon tidak menunjukkan sikap kstaria sebagai perwira Polri.
“Napoleon tidak menunjukkan dirinya sebagai perwira ksatria yang mengedepankan citra dan wibawa sebagai polisi. Harusnya, berani berbuat, berani tanggung jawab. Dan bukan mengaitkan Kapolri,” kata Bambang dalam rilisnya, Jumat (8/10).
Bamsur, sapaan akrabnya, mengingatkan agar Napoleon tetap menegakkan kebenaran. “Selayaknya dia itu legowo donk, pada saat divonis empat tahun. Bukan mencari pembenaran dengan melakukan hal yang merugikan orang banyak,” ujarnya.
Diketahui, Majelis Hakim Tipikor M Damis, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan.
Bamsur juga menegaskan kasus red notice Djoko Tjandra dianggap sudah selesai. “Apalagi tuduhan keterlibatan Listyo Sigit Prabowo telah terjawab kalau dirinya tidak terlibat, dengan membuktikan melalui sikapnya yang tidak ragu mengusut tanpa pandang bulu pihak pihak yang terlibat.
“Hal itu diungkapkan Listyo Sigit saat menjabat sebagai Kabareskrim kepada media pada bulan November 2020,” ia menuturkan.
Disadari atau tidak, lanjut Bamsur, Napoleon hanya memperkuat “belenggu seragamnya” dengan melakukan perlawanan yang tidak produktif.
Perbuatan Napoleon hingga saat ini, kata Bams belum mencerminkan sebagai seorang perwira tinggi Polri. “Justru masih terlena dengan “belenggu seragamku” sehingga menurunkan citra dan wibawanya sebagai seorang Perwira Tinggi Polri,” Bamsur menambahkan. (Imo)
