Kowaas: Jangan Rekrut Pantarlih Terlibat Parpol atau Timses

Penulis: Rikson Karundeng


ELEKTORAL.ID, Tomohon – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakin penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2024 sudah paham soal teknis perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Walau demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon dan panitia ad hoc diminta untuk tetap hati-hati.

“Secara teknis saya yakin KPU sudah sangat proper untuk melaksanakan perekrutan Pantarlih. Karena secara teknis itu bukan hal yang baru lagi bagi teman-teman KPU dan jajaran untuk perekrutan Pantarlih,” kata Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Stenly Jerry Kowaas, usai memberikan materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Tomohon di Jhoanie Hotel, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Tomohon Utara, Kota Tomohon, Minggu (10/06/2024).

“PIC (Person in Charge) di situ kan nantinya teman-teman Panitia Pemungutan Suara (PPS), sementara kalau kita melihat konfigurasi PPS di jajaran KPU itu sebagian besar lebih banyak yang lama. Kalau PPS yang lama pasti sudah tau persis bagaimana tata caranya. Patuhi saja edaran Petunjuk Teknis (Juknis) 632, di situ secara teknis tidak akan ada masalah,” jelasnya.

Ia hanya mengingatkan KPU Tomohon untuk memastikan jangan sampai ada Pantarlih yang terkait dengan partai politik (parpol).

“Tapi satu yang saya ingatkan tadi, hati-hati betul untuk merekrut Pantarlih. Jangan sampai mereka itu ada kaitannya dengan partai atau berkaitan dengan tim kampanye atau kaitan dengan timses (tim sukses),” pintanya.

Kowaas mengingatkan, dinamika Pilkada itu tinggi. Jangan sampai hanya karena beberapa Pantarlih yang terindikasi tidak netral, kemudian digeneralisir sebagian besar Pantarlih seperti itu.

“Saya sudah ingatkan kepada teman-teman, di mana ada banyak batasan untuk pengecekan. Pertama di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), kemudian teman-teman PPS juga boleh berkoordinasi dengan pengurus ranting atau pengurus partai di setiap kelurahan,” terang Kowaas.

Ia menegaskan, PPS harus mengecek dengan betul-betul jangan sampai ada Pantarlih yang masuk struktur kepengurusan parpol, supaya betul-betul bersih dan netral.

“Jadi penyelenggara itu tidak harus netral, tetapi dia juga imparsial. Jadi tidak ada kedekatan yang sementara,” tandasnya.

Kowaas menjelaskan, bisa saja ada yang bukan pengurus parpol, tapi memiliki kedekatan dengan calon atau partai tertentu.

“Meskipun dia bukan pengurus partai, partai itu kan biasa dia melekat batasan di Sipol KPU lima tahun, tapi dulu bisa di waktu Pemilu ada kedekatan tim kampanye atau tim sukses. Itu kan secara struktur tidak ada, tapi karena mereka ada kedekatan sementara, berpotensi untuk tidak netral. Hanya berpotensi, bukan berarti sudah tidak netral,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini