Penulis: Imo Putro
Editor: Happy Karundeng
__________________________________________
Elektoral.id, Jakarta – Kakorlantas Polri Irjen Istiono menambah jumlah pos larangan mudik lebaran selama 6-17 Mei 2021. Sebanyak 48 pos dari jumlah sebelumnya 333 pos yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.
“Pos penyekatan larangan mudik bertambah guna mengantisipasi lonjakkan kendaraan bermotor, sehingga saat ini berjumlah jadi 381 pos,” kata Istiono di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Rabu (5/5).
Istiono menyebut titik penyekatan yang bertambah salah satunya berada di wilayah Palembang sampai Bali, tidak terkecuali wilayah Jawa Timur yang menjadi jalur utama via darat ke Denpasar.
“Iya titik-titiknya banyak, kayak misalnya Jawa Timur bertambah,” ujarnya.
Ia berharap dengan ditambahkannya pos penyekatan mobilitasi warga dapat semakin bisa dikendalikan, sehingga menekan penyebaran virus Covid-19.
Secara umum, pos penyekatan paling banyak berada di wilayah Polda Jawa Barat (Jabar), yakni 158 titik, diikuti oleh Polda Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 85 titik dan Polda Jawa Timur (Jatim) 74 titik. Sementara pos penyekatan paling sedikit ada di Polda Bali dengan 5 titik.
Pada Apel gelar pasukan, Kakorlantas membacakan amanat Kapolri dilaksanakan pengecekan bentuk akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 H, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra kamtibmas lainnya.
“Menjelanghari raya Idul Fitri 1442 H tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktifitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri,” Istiono menuturkan.
Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 H. Ini merupakan tahun kedua Pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi Covid-19.
“Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020/1441 H,” katanya.
Lanjut Kakorlantas, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit untuk ditahan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, apabila Pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang.
“Namun setelah diumumkannya larangan mudik, masih terdapat 7% atau 17,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik. Oleh karena itu, kegiatan Operasi Ketupat-2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi,” ujarnya.
Prioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Laksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir ultimum remedium secara tegas dan profesional terhadap pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali serta oknum-oknum masyarakat yang menimbulkan dampak
negatif kesehatan secara luas dan menciptakan klaster baru Covid-19.
“Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya Covid-19. Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat-2021, jumlah personel yang terlibat sebanyak 155.005 pers gabungan terdiri atas 90.592 personel Polri, 11.533 personel TNI serta 52.880 personel instansi terkait lainnya seperti satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Perhubungan, Dinas Kesehatan, pramuka, Jasa Raharja,” Istiono menjelaskan. (Imo)
