Ketua DPRD Morowali Utara Diduga Terlibat Dalam Pusaran Ilegal Mining CV. Rezky Utama

Penulis: Happy CH Karundeng


JAKARTA – Dugaan Akvitas Pertambangan nickel ilegal di kabupaten morowali utara yang dilakukan oleh CV. Rezky Utama masih terus menjadi sorotan dan perhatian serikat Mahasiswa Nusantara (SEMARA) pasalnya sampai hari ini kasus tersebut belum mendapatkan atensi maupun tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Presidium Serikat mahasiswa Nusantara Ahmad membeberkan, bahwa dari informasi yang pihaknya temukan dilapangan ada dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD morowali utara dalam pusaran pertambangan ilegal yang dilakukan CV. Rezky Utama pasalnya oknum tersebut masuk sebagai Direktur dalam susunan Direksi Perusahaan. Hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.

“Aktivitas ilegal minning yang dilakukan CV. Rezky Utama kami menduga ada keterlibatan oknum anggota DPRD Morowali Utara, berdasarkan informasi yang kami temukan dilapangan bahwa oknum tersebut masuk dalam susunan Direksi perusahaan sebagai Direktur. Hal tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan merupakan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi). Untuk itu kami meminta KPK RI agar memanggil dan memeriksa oknum anggota DPRD tersebut.” Keterangannya melalui rilis (16/7/23)

Ahmad kembali menambahkan, pihaknya meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golkar untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada oknum anggota DPRD Morowali Utara yang melanggar undang- undang Nomer 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD yang dimana anggota DPRD dilarang untuk rangkap jabatan pada pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

“Kami minta DPP partai golkar untuk melakukan evaluasi kepada Oknum anggota DPRD Morowali Utara yang melanggar undang-undang nomer 17 tahun 2014. Bagaimana mungkin DPP menunjuk oknum tersebut sebagai ketua DPRD Morowali Utara, sedang dia sementara menjabat debagai Direktur di perusahaan CV. Rezky Utama. Untuk itu kami mendesak DPP partai golkar segera melakukan PAW terhadap kader partai mereka yang diduga melanggar konstitusi.” Tambahnya

Untuk itu pihaknya akan terus mengawal kasus ini dengan menggelar Aksi Demonstrasi dalam pekan ini, Dengan menyoal skandal penambangan ilegal yang diduga dilakukan oleh CV. Rezky Utama yang menyeret nama oknum anggota DPRD Morowali Utara.

“Insya Allah pekan ini, kami akan kembali menggelar aksi di KPK RI dan didepan gedung DPP Partai Golkar untuk meminta oknum anggota DPRD tersebut bersama pimpinan lainya di perusahaan CV. Rezky Utama agar segera diperiksa dan diproses karena inti permainan penambangan ilegal ini adalah mereka. Tentu dengan harapan mereka yang menjadi aktor harus dihukum, Perusahaan yang terlibat harus dicabut IUP dan ditolak penerbitan RKABnya. Serta oknum anggota DPRD dicopot atau diPAW dari Jabatannya dan diproses sesuai Hukum yang berlaku”, Tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini