Ketua Bawaslu RI Bantah Isi Aduan dalam Sidang DKPP

Elektoral.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh jajaran Bawaslu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 145-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (29/1) pukul 10.00 WIB.

Lima dari tujuh yang diperiksa adalah Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan empat anggotanya Herwyn Jefler H. Malonda, Totok Hariyono, Puadi, serta Lolly Suhenty. Selain itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Stepanus Gobai dan anggotanya Mekii Doo.

Dalam perkara ini, Petru Ohoilulin sebagai pengadu jajaran Bawaslu RI dianggap telah gagal melaksanakan tahapan dan proses rekrutmen anggota Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Paniai.

“Kegagalan tersebut ditunjukkan dengan lolosnya Teradu VI (Stepanus Gobai) dan Teradu VII (Mekii Doo) yang seharusnya tidak memenuhi syarat lolos dalam rekrutmen Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai periode 2023-2028,” kata Petrus.

Menurur Petrus, Stepanus Gobai masih tercatat sebagai anggota dan pengurus beberapa partai politik, antara lain PSI, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Gelora pada tingkat distrik di Kabupaten Paniai.

Sedangkan, Mekii Doo l pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Bulan Bintang dan belum genap lima tahun mengundurkan diri sebagai anggota partai saat mendaftar sebagai calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai.

“Teradu VI dan Teradu VII telah melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujarnya.

Namun, Rahmat Bagja langsung membantah aduan Petrus. Ketua Bawaslu RI itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 di Provinsi Papua Tengah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan pihaknya tidak menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat tentang keterlibatan Stepanus Gobai dan Meki Doo dalam partai politik setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam proses seleksi.

Oleh karena itu, ia menegaskan penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat setelah uji kelayakan dan kepatutan adalah tahapan terakhir sebelum Bawaslu menetapkan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028.

“Selanjutnya, para Teradu melantik calon terpilih Stepanus Gobai (Teradu VI) dan Mekii Doo (Teradu VII) sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai masa jabatan tahun 2023–2028 pada tanggal 19 Agustus 2023,” Rahmat menuturkan.

Rahmat melanjutkan, Bawaslu RI menerima surat pada 15 September 2023 atau pasca pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 2023-2028 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Stepanus Gobai terdaftar sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Mekii Doo terdaftar sebagai Partai Bulan Bintang (PBB).

Pihaknya juga telah merespon hal ini dengan memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi kepada Stepanus Gobai, Mekii Doo, dan partai politik terkait.

Rahmat juga meminta KPU untuk membantu pengecekan status Stepanus Gobai dan Mekii Doo dalam aplikasi Sipol, Silon, dan Info Pemilu melalui Surat Nomor 792/HM.02/K1/11/2023 perihal Permintaan Penerbitan Keterangan tanggal 6 November 2023.

“Dari hasil pemeriksaan pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/, diketahui keduanya (Stepanus Gobai dan Mekii Doo, red.) tidak terdaftar sebagai anggota partai politik,” ujarnya.

Sementara, Stepanus mengaku tak pernah sekalipun bergabung dengan partai politik dan sudah disampaikan dalam proses klarifikasi. Begitu juga Mekii Doo mengaku tidak pernah terlibat dalam kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) dan juga tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut.

“Saya juga tidak pernah mengetahui data dalam aplikasi Silon KPU hingga terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai 2023-2028,” katanya. (imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini