Kanwilkumham DKI Jakarta Tingkatkan Reformasi Birokrasi Bagi Masyarakat

Elektoral.id, Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Ibnu Chuldun mengungkapkan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran untuk mewujudkan birokrasi instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta berkualitas dalam memberikan layanan publik.

“Hal ini wajib diperkuat dengan komitmen seluruh
pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI
Jakarta,” kata Ibnu dalam pidato penandatangan komitmen bersama pembangunan zona
integritas dan perjanjian kinerja di kantornya, Kamis (18/1).

Ia menjelaskan Pembangunan Zona Integritas (PZI) merupakan salah satu langkah percepatan reformasi birokrasi yang wajib diimplementasikan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.

“Komitmen harus dibangun antara pimpinan dan pegawai agar implementasi Pembangunan Zona Integritas (PZI) menjadi pedoman dalam meningkatkan fungsi ASN sebagai pelayan publik,” ujarnya.

“Komitmen bersama PZI bukan hanya sekedar pencapaian kepatuhan formal terhadap standar tertentu, tetapi merupakan upaya bersama untuk
menciptakan organisasi yang benar-benar bersih, terpercaya dan berdaya saing,” Ibnu menambahkan.

Selain Komitmen Bersama, lanjut Ibnu, penandatanganan itu sebagai langkah awal
strategis dalam mengimplementasikan program dan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.

“Adapun untuk Kantor Wilayah terdapat 23 sasaran kegiatan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Divisi sepanjang tahun 2024,” ia menyebutkan.

Ibnu pun mengajak jajarannya untuk sama-sama bersinergi dan berkontribusi dalam menyukseskan
rencana aksi yang menjadi target dan tanggungjawab bersama.

Adapun pelaksanaan penandatanganan secara digital terdiri dari 3 sesi meliputi penandatanganan antara kepala kantor wilayah dan 27 kepala unit pelaksana teknis, penandatanganan antara kepala kantor wilayah dan para kepala divisi, serta
penandatanganan pakta integritas pembangunan zona integritas oleh kepala kantor wilayah.

Melalui penandatanganan ini, Ibnu berharap seluruh jajarannya di wilayah DKI Jakarta dapat berkomitmen dan konsisten melaksanakan PZI dan perjanjian kinerja sesuai dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 yakni ‘Perkuat Sinergi yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak’.

Sementara, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia menerima komitmen
bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk terus
menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan PZI.

“Kata kuncinya saat ini adalah
integritas. Dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas ini dapat menjadi Langkah
dan implementasi untuk berkontribusi yang baik bagi bangsa dan negara,”  tutup Asep Kurnia.

Penandatanganan itu disaksikan langsung Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia, para pimpinan tinggi pratama, para kepala unit pelaksana teknis, serta pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional ahli madya di lingkungan Kanwilkumham DKI Jakarta. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini