Penulis: Anugrah Pandey
Editor: Lefrando A. Gosal
ELEKTORAL.ID, Jakarta – 12 Juni 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyentuh usia ke-8. Wujud syukur terekspresi dalam acara sederhana, pemotongan tumpeng di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6).
Humas DKPP menulis dalam dkpp.go.id, keluarga besar DKPP se-Indonesia menyatu dalam syukuran itu. Ada yang hadir langsung dan ada juga yang hadir secara virtual melalui video conference.
Prof. Jimly Asshiddiqie yang hadir langsung di ruang sidang DKPP, menyampaikan bahwa pendirian DKPP adalah sebuah ide besar untuk bangsa Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan kalau DKPP ini adalah sebuah ide besar, jadi mohon jangan sekedar tupoksi teknis yang diestafetkan pengelolaannya, tapi di baliknya ada ide besar,” kata Jimly.
Menurut Ketua DKPP periode 2012-2017 ini, fenomena etika memang sedang berkembang di seluruh dunia. Namun, tidak satupun lembaga etik di dunia yang disebut pengadilan dan memiliki mekanisme sidang tertutup seperti DKPP.
Ia menambahkan, pembentukan DKPP merupakan pengejewantahan dari ‘rule of ethic’ yang merupakan penyempurnaan dari ‘rule of law’. Menurutnya, kedua hal tersebut sama pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jimly beranggapan, Indonesia memang diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, hal ini tidak secara kualitatif, melainkan hanya pada aspek kuantitas saja.
Dengan demikian, derajat kualitas serta integritas dari demokrasi Indonesia harus ditingkatkan melalui kualitas dan integritas pemilu. Hal inilah yang menjadi motif di balik pendirian DKPP.
“Sebisa mungkin kita mendorong ‘election with quality and election with integrity’. Jadi demokrasi kita berkualitas dan berintegritas,” terangnya.
“Di seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia, Bawaslu aja cuma ada di Indonesia, apalagi DKPP. Maka dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia, perlu tiga lembaga. Tidak ada satu pun negara di dunia yang kayak kita,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Ia pun berpesan kepada jajaran DKPP untuk melanjutkan estafet pelaksanaan ide besar ini. Sebab, dampak dari ide besar ini tidak hanya pada aspek kepemiluan saja, melainkan aspek demokrasi secara menyeluruh.
“Jadi saran saya, teruskan (ide besar ini), mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bagi demokrasi dan peradaban bangsa kita,” ujar Jimly.
“Sebab long march pengabdian pada bangsa ini masih panjang sekali untuk sampai pada saatnya bangsa ini diberi nomor urut sesuai dengan kuantitas penduduknya,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini, Ketua DKPP Prof. Muhammad bersama anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati, dan Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., serta Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.
Hadir langsung memenuhi undangan Ketua KPU, Arief Budiman bersama anggota KPU Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Pramono Ubaid. Sedangkan dari Bawaslu, hadir Ketua Abhan bersama anggota, Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, dan M. Afifuddin. Selain itu hadir juga Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshiddiqie. Turut hadir Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro dan Plt. Sekjen KPU, Nanang Priyatna.
Undangan yang hadir secara virtual antara lain, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tandjung, Ratna Dewi Pettalolo, anggota Bawaslu dan anggota KPU.
DKPP juga mengundang anggota DKPP periode 2012-2017 dan seluruh anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 34 provinsi untuk mengikuti jalannya syukuran melalui video conference.
Prosesi acara diawali laporan Sekretaris DKPP, kemudian berturut-turut sambutan dari Kemendagri, Ketua Komisi II DPR RI, Prof. Jimly Asshiddqie, Ketua Bawaslu, Ketua KPU diakhiri sambutan Ketua DKPP, Prof. Muhammad.
Mengingat pelaksanaan kegiatan HUT DKPP ke-8 tahun 2020 pada masa ‘new normal’ pencegahan Covid-19, maka rangkaian acara dan tata ruang pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan standar protokol di masa ‘new normal’.
Syukuran ini juga ditayangkan melalui live streaming Facebook dan Youtube DKPP. (*)
