Eks Petinggi Jawa Pos Desak Kejagung Tegur Kajati dan Kajari

Elektoral.id, Jakarta – Eks petinggi Jawa Pos Group M Zainal Mutaqqin mendesak Jaksa Agung Burhanudin untuk menegur Kajati Kalimantan Timur Habry Setiyono dan Kajari Balikpapan Slamet Riyanto yang dinilai lambat memvonis dirinya yang menjadi terdakwa.

Melalui pengacaranya, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan vonis tersebut terkait perkara pidana No 242 /pid /PT.SMR tanggal 11 Januari 2024 yang salah satunya isi amarnya memerintahkan mengeluarkan terdakwa Zainal dari Rutan Balikpapan.

“Keterlambatan eksekusi putusan tersebut adalah pelanggaran HAM bagi H. Zainal Muttaqin yang dalam putusan pidana tersebut juga dinyatakan direhabilitasi nama baiknya,” ujar Sugeng dalam rilisnya, Minggu 13 Januari 2024.

Ia menjelaskan sebelum diputus lepas dari tuntutan hukum, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Zainal 4 tahun 6 bulan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara pidana No. 481/Pid.B/2023/Pn.Bpp yang kemudian diputus terbukti bersalah dan dipidana selama 18 bulan oleh majelis Hakim.

“Yang atas putusan tersebut H. Zainal Muttaqin mengajukan banding,” kata Sugeng yang juga menjabat Ketua Indonesia Police Watch (IPW).

Sugeng mengungkapkan kliennya adalah mantan direksi PT Jawa Pos yang telah mengabdi perusahaan tersebutndan telah membangun jaringan media Jawa Pos selama kurang lebih 28 tahun di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan.

“Akan tetapi menjelang hari tuanya dikriminalisasi oleh PT DM yang semula mayoritas sahamnya dimiliki oleh Dahlan Iskan. Pengabdian yang panjang dibalas dengan kriminalisasi,” tandasnya.

Sugeng pun mengingatkan bahwa keterlambatan pengeluaran satu hari pun bagi Zainal akan menimbulkan kerugian immaterial karena terhambatnya kebebasan.

“Sebagai subyek hukum merdeka yang telah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (onslag vanrecht vervolging) sebagimana putusan majelis hakim No 242 /pid /PT .SMR tanggal 11 januari 2024,” ia menegaskan.

Diketahui, perkara tersebut bermula dari Zainal yang dituduh menggelapkan sertifikat tanah yang atas nama dirinya sendiri yang dikuasai oleh Zainal dan tidak pernah dialihkan kepada pihak ketiga lainnya.

Menurut Sugeng, tuduhan tersebut dianggap sangat tidak logis. Ia menjelaskan tuduhan tersebut dilontarkan oleh Dirut PT Duta Manuntung Ivan Firdaus yang diduga diperintah oleh pemegang saham PT Duta Manuntung.

Oleh karena itu, atas tuduhan yang telah dinyatakan tidak benar ini dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut Sugeng mereserve hak kliennya untuk mengajukan tuntutan.

“Dan akan mengajukan tuntutan hukum baik melalui proses pidana terhadap direksi PT Duta Manuntung dan semua pihak yang telah mengkriminalisasinya serta tuntutan ganti kerugian, untuk memulihkan kerugian material dan immaterial yang dialaminya,” katanya.

Selain itu dalam proses pidana di pengadilan telah ditemukan juga adanya fakta surat palsu yang dibuat dan digunakan sebagai salah satu alat bukti surat oleh pimpinan RUPS PT DM pada tanggal 13 Maret 2020 yang mana atas dugaan pemalsuan tersebut telah diadukan ke Polda Kaltim yang saat ini dalam proses penyelidikan

Sugeng mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan tinggi Samarinda dalam perkara No 242 /pid /PT .SMR tanggal 11 januari 2024 yang telah memberikan keadilan bagi Zainal yang telah dikriminalisasi oleh PT Duta Manuntung dan telah mengalami penahanan selama 146 hari.

“Atas semua pelanggaran hak dan kebebasan dirinya H. Zainal Muttaqin mempertimbangkan mengajukan gugatan hukum,” ia menambahkan. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini