Elektoral.id, Jakarta – Anggota DKPP 2017-2022 Alfitra Salamm menyebutkan isu-isu pelanggaran pemilu banyak terjadi di beberapa daerah, namun jumlah pengaduannya sedikit. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap DKPP.
“Jadi pengetahuan yang kurang terhadap DKPP ini orang tidak tahu ke mana mengadu, mungkin sekali-sekali DKPP pasang baliho di daerah-daerah,” jelas Alfitra dalam bedah buku ‘Integritas Penyelenggara Pemilu’ karya Ketua DKPP Heddy Lugito di Jakarta, Senin 18 Desember 2023.
Menurutnya, ancaman penyelenggara pemilu di masa sekarang bertambah terutama datang dari aparatur. terbukti, lanjut Alfitra, di sebuah daerah ada seorang panwascam mencium dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan seorang camat. Ironisnya, panwascam ini diperiksa oleh inspektorat keuangan.
“Jadi ancaman pemeriksaan keuangan ini jangan sampai terjadi ketika bawaslu mengawasi pemilu, janga sampai hal ini mengganggu proses integritas itu sendiri. Karena panwascam itu diancam,” ujarnya.
“Jadi saya melihat ancaman paling serius ini ancaman pemeriksaan keuangan. Ini saya kira agak mengganggu integritas penyelenggara pemilu dalam menegakkan etik,” tambah Alfitra.
Ketua umum AIPI ini juga mengungkapkan tipologi caleg yakni seorang caleg yang tidak pernah datang ke dapil namun bisa menang. Kabar yang Alfitra terima bahwa caleg tersebut menggunakan uang.
“Jadi ancaman bom uang (politik uang) ini benar-benar terjadi. Bahkan sekarang sudah ada calo suara,” ucapnya.
Lalu ketiga, lanjut Alfitra, ancaman lainnya adalah netralitas ASN. Menurutnya, banyak ASN takut untuk netral. ASN kerap diancam digeser jabatannya atau dikucilkan.
“Saya kira harus ada format baru untuk mencegah keberpihakan ASN, apalagi tahun depan ASN dibubarkan. Jadi sekarang ASN yang netral justru dianggap tidak demokratis,” Alfitra menegaskan. (Imo)
