Penulis: Rikson Karundeng
Editor: Lefrando Gosal
ELEKTORAL.ID, Mandolang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi pengawasan partisipasi publik bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Sabtu (12/9), di Mercure Manado Tateli Resort.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulut, Kenly M. Poluan, S.Pd., M.Si., menjelaskan tujuan kegiatan ini digelar karena Bawaslu ingin mendorong proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulut pada isu-isu publik yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat.
“Hari ini, kami mengundang teman-teman dari penyandang disabilitas dan teman-teman masyarakat adat untuk kita sama-sama mengadvokasi perbincangan publik agar program-program dari pasangan calon atau aktivitas penggalangan dukungan pasangan calon itu didominasi isu-isu publik,” kata Poluan.
“Termasuk isu-isu terkait bagaimana pengolahan masyarakat desa itu, atau pengolahan desa, termasuk desa adat itu. Karena kami paham sekali bahwa isu desa adat di Sulut masih sangat kurang. Tidak diberi perhatian yang cukup dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah secara langsung dari tahun 2005 sampai terakhir,” jelasnya.
Kedua, Bawaslu Sulut ingin mendorong penyandang disabilitas untuk bersama-sama melakukan advokasi bagi kelompok masyarakat ini.
“Kami ingin mengajak teman-teman disabilitas untuk mereka secara bersama dan untuk bersama Bawaslu mendorong diskusi publik terkait dengan masyarakat disabilitas atau komunitas disabilitas. Apakah mereka bisa melakukan advokasi secara sendiri atau bersama dengan masyarakat yang lain,” terang Poluan.
Ditegaskan, prinsipnya Bawaslu Sulut ingin membangun kolaborasi agar pilkada ini tidak terjebak dengan diskusi-diskusi permisif (bersifat terbuka atau serba membolehkan) dan tidak sesuai dengan ketentuan.
“Karena banyak sekarang kami temukan di lapangan, masyarakat itu terjebak pada isu-isu terkait politik uang dan masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Masalah yang mendasar itu kelihatannya tenggelam dari budaya permisif dari pilkada ini,” ungkap Poluan.
Dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Sulut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pemantik. Akademisi Unima yang juga pegiat isu-isu kepemiluan Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos., M.AP., M.Si, aktivis masyarakat adat Lefrando A. Gosal, S.Teol., dan Ketua PPUAD Steven Kowaas, S.Sos. Sementara, hadir sebagai peserta, para penggerak organisasi penyandang disabilitas dan aktivis masyarakat adat di Sulut. (*)
