DKPP Siap Periksa Jajaran Bawaslu RI dan Bawaslu Sumsel

Elektoral.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa sebelas penyelenggara pemilu dari jajaran Bawaslu, salah satunya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Senin 22 Januari 2024  di Ruang Sidang Utama DKPP RI.

“11 jajaran Bawaslu ini berstatus sebagai Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 143-PKE-DKPP/XII/2023 yang diadukan oleh Febi Irianto,” kata Sekretaris DKPP David Yama dalam rilisnya, Minggu 21 Januari 2024.

Aduan Febi Irianto meliputi Anggota Bawaslu Kota Palembang M. Hasbi sebagai teradu I. Lalu Ketua sekaligus Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan sebagai teradu II beserta empat anggotanya Ardianto, Muhammad Sarkani, Massuryati, dan Ahmad Naafi sebagai teradu III sampai teradu VI.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sebagai teradu VII kemudian empat anggotanya Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono sebagai Teradu VIII sampai teradu XI.

David menjelaskan dalam pokok aduan, pengadu mendalilkan M. Hasbi tidak memenuhi syarat lolos sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang periode 2023-2028 karena diduga masih menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yakni suatu partai politik saat mendaftar sebagai calon Anggota Bawaslu Kota Palembang periode 2023-2028.

Pengadu juga mendalilkan ketua Bawaslu Provinsi Sumsel dan empat anggotanya tidak menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien dalam proses seleksi/rekrutmen anggota Bawaslu Kota Palembang periode 2023-2028.

“Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu, ataupun pihak terkait dan saksi-saksi yang dihadirkan,” ujar David.

Ia menambahkan DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkapnya. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini