DKPP Periksa Saksi Ahli Terkait Pelanggaran Etik KPU RI

Elektoral.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga pemeriksaan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan para anggotanya dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) pagi ini.

Sekretaris DKPP David Yama menjelaskan pemeriksaan tersebut terkait empat perkara
atas permintaan pengadu dari
perkara No 135-PKE-DKPP/XII/2023 dalam sidang 8 Januari 2024 lalu.

“Sidang ini sendiri sejatinya diadakan untuk memeriksa empat perkara dugaan
pelanggaran KEPP, yaitu perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE￾DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023,” kata David dalam rilisnya.

Keempat perkara tersebut, lanjut David, diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan nomor perkara 135-PKE￾DKPP/XII/2023, Iman Munandar dengan nomor perkara 136-PKE-DKPP/XII/2023, P.H. Hariyanto dengan nomor perkara 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Rumondang Damanik
dengan nomor perkara 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Selain Hasyim, mereka mereka juga mengadukan enam anggota KPU RI yakni Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan
Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

“Para Teradu didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023,” David menuturkan.

Ia mengungkapkan, aduan tersebut berdasarkan hal itu tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena para
Teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Agenda utama sidang ketiga adalah mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan
DKPP atas permintaan Pengadu,” katanya.

Diketahui, sidang pemeriksaan dugaan
pelanggaran KEPP untuk empat perkara ini telah digelar pada 22 Desember 2023 dan 8 Januari 2024. DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari
sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Sidang hari ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput
sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini