DKPP Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Bersilang Pendapat

Elektoral.id, Makassar – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito kembali mengingatkan agar tidak ada lagi perbedaan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemilu di antara KPU serta Bawaslu.

“Jangan sampai KPU dan Bawaslu bersilang pendapat. Berbeda menafsirkan peraturan mulai dari Undang-Undang Pemilu sampai turunannya yakni Perbawaslu, PKPU, dan Peraturan DKPP,” tegas Heddy Lugito dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah IV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan baru-baru ini.

Ia mengungkapkan penyelenggara dipandang penting untuk memiliki kesamaan visi dan misi karena pemilu tahun 2024 yang sangat strategis. Pergantian pucuk pimpinan di tingkat nasional akan diikuti dengan pergantian kepala daerah di 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Selain menyamakan visi dan misi dalam memahami peraturan perundang-undangan, melalui rapat koordinasi ini, DKPP hadir untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tidak hanya berjalan baik tetapi juga berintegritas.

“Pemilu berintegritas akan terwujud bila diselenggarakan oleh penyelenggara yang memiliki intergitas pada level tertinggi. Maka dari itu saya mengajak penyelenggara untuk menjaga integritasnya pada level tertinggi,” ungkapnya.

Menurut Heddy, pandangannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Anggota Bawaslu Kota Medan Azlansyah Hasibuan oleh Polda Sumatera Utara.

“Itu (OTT di Kota Medan) adalah contoh yang tidak baik. Jangan sampai terulang lagi di daerah lain, Insya Allah tidak akan terulang, integritas penyelenggara akan tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris DKPP David Yama menjelaskan dalam rapat koordinasi itu sebanyak 261 peserta hadir yang terdiri dari KPU dan Bawaslu kabupaten/kota, provinsi, serta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP.

Regional Sulawesi meliputi provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian regional Papua meliputi provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Atas dasar banyaknya pengaduan ke DKPP, perlu kiranya melakukan pemahaman Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada seluruh penyelenggara untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” Yama menambahkan. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini