Deputi Pencegahan KPK Tolak Upaya Konfrontasi PT Bumigas Energi

Elektoral.id, Jakarta – Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menolak melakukan konfrontasi atas permintaan PT Bumigas Energi (BGE) untuk membuktikan kepemilikan rekening di HSBC Hongkong dalam proyek panas bumi.
Saat itu, PT BGE yang dituding tidak memiliki rekening berharap dipertemukan dengan KPK, PT Geo Dipa Energi (GDE) kejaksaan, dan PT HSBC Indonesia bertujuan maksud KPK menerbitkan surat KPK Nomor B/6004/LIT.04/10-15/09/2017.
“Enggak penting tuh, gunanya apa. Itu konfrontasi gunanya apaan. Apalah kira-kira outputnya,” tandas Pahala kepada wartawan di kantornya beberapa hari lalu.
Pahala kemudian menantang PT BGE untuk menunjukkan bukti kepemilikan rekening di HSBC Hongkong yang masih aktif atau tidak aktif. “Ya dibuktikan aja kalau dia punya, gampang aja, ngapain konfrontasi sama gua,” katanya.
Ia bahkan mengaku dampak pihaknya menerbitkan surat tanggapan permintaan klarifikasi oleh PT GDE itu langsung mendapat protes dari Indonesia Corruption Watch (ICW). “Gue protes aja sama humas gue si Febri. Lu terangin dong sama masyarakat KPK bukan Pahala loh ini institusi,” ujar Pahala.
Berbeda dari pembelaan Pahala, menurut Themis Justice Mission bahwa dalam penalaran yang wajar, Deputi Pencegahan KPK itu seharusnya mengetahui tidak terdapat relasi yang hierarki antara HSBC Indonesia dengan HSBC Hongkong yang merupakan entitas bisnis yang berbeda.
Deputi Pencegahan KPK melalui surat KPK itu juga beralibi bahwa PT Bumigas Energi tidak pernah memiliki rekening baik aktif maupun yang telah ditutup pada HSBC Hongkong. Sehingga patut dicurigai keputusan dan/atau tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan wewenang.
“Apalagi PT Bumigas Energi memiliki bukti bahwa rekening mereka di HSBC Hongkong pernah digunakan untuk menerima uang pihak Investor pada 2005. Padahal melalui kuasa hukumnya, keberadaan rekening PT Bumigas Energi dapat dibuktikan,” ujar peneliti Tim Themis baru-baru ini.
HSBC Hongkong mengkonfirmasi telah terjadi transaksi pada rekening atas nama PT Bumigas Energi yang dibuktikan dengan terdapatnya Customer Copy bertanggal 29 April 2005 dengan isinya menyatakan Name of Receiving Bank (Nama Bank Penerima) : HSBC dan Name Of Beneficiary (Nama Penerima) PT. BUMIGAS ENERGI, No Of Beneficiary : 593-390688-838 dengan total HKD 40.000.000,00 untuk pembayaran 1st DRAWDOWN
FOR PROJECT DIENG-PATUHA, CONTRACT NO.KTR001/GDE/II/2005.
Selain konfirmasi kepada HSBC Hongkong, PT Bumigas Energi juga berupaya bertemu dengan pihak HSBC Indonesia pada Jumat, 4 Juli 2019 untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Deputi Pencegahan yang pada pokoknya memberikan informasi sebagai berikut.
“PT HSBC Indonesia bukan cabang HSBC Hongkong. PT HSBC Indonesia tidak pernah mendapat permintaan dari pihak-pihak OJK, PPATK, KPK dan juga tidak pernah membuat surat keterangan dari PT HSBC Indonesia sebagaimana Surat KPK Nomor: B/ 6004/ LIT.04/ 10-15/ 09/ 2017 tertanggal 19 September 2017 yang menyatakan PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong, baik dalam status aktif maupun yang telah tutup, sebagaimana diungkapkan dalam Surat KPK tersebut,” Tim dari Themis menjelaskan.
Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Deputi Bidang Pencegahan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan bukan kewenangannya, setidak-tidaknya tindakan yang memutar balikkan fakta hukum yang ada.
Deputi Pencegahan KPK tersebut juga melanggar asas proporsionalitas yang tercantum dalam UU KPK. Pahala Nainggolan dalam hal ini melakukan klarifikasi dan konfirmasi bersumber dari satu pihak.
“Yakni PT GDE dan hanya melakukan konfirmasi ke HSBC Indonesia yang nyatanya berbeda entitas dengan PT HSBC di Hongkong,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini