Penulis: Rinto Lakoro
ELEKTORAL ID, Tutuyan – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara (Sulut).
Agenda yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang bertajuk ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah’ di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (27/7/2023).
Pada kesempatan itu, Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, S.E., melalui Wakil Gubernur Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut agar mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk turut serta dalam pemberantasan Korupsi.
“Pertemuan kali ini bertema pengelolaan barang milik daerah. Sejujurnya, upaya ihktiar dan semangat usaha-usaha kita semua untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindakan korupsi sudah sangat universal bukan parsial lagi. Ini menurut hemat saya, karena pada intinya dibawah bimbingan, dibawa pengawasan, serta arahan dari KPK RI. Selama ini Pemprov dan Pemda sudah sangat tinggi semangatnya dalam pemberantasan korupsi,” ujar Kandouw saat sambutan pembukaan RDP.
Sementara itu, Ketua KPK-RI, Drs. Firli Bahuri, M.Si., saat memberi materi sambutan mengapresiasi Pemda se-Sulut yang telah mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Saya tentu menyampaikan apresiasi kepada segenap Pemerintah Daerah dan rekan-rekan Forkopimda Sulut dan segenap masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada KPK di dalam upaya tugas-tugas pemberantasan korupsi,” ungkap Bahuri.
Mantan Kapolda Banten ini pun meminta kepada semua kepala daerah di Sulut untuk mengambil andil besar dalam pemberantasan korupsi.
“KPK sangat menyadari bahwa korupsi itu tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga, tidak bisa diselesaikan oleh satu individu apalagi satu orang pribadi, karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan itu merupakan tantangan kita semua untuk menyelesaikannya. Karena itu pagi hari ini saya akan mengajak kepada rekan-rekan semua untuk mengambil andil besar didalam pemberatasan korupsi,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Wakapolda Sulut, Wakil Kejati Sulut, seluruh Kepala Daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan (Kaban) Keuangan dan Inspektur Kabupaten-Kota se-Sulut. (RL)
