Elektoral.id, Jakarta – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) telah bekerjasama dengan sejumlah organisasi keamanan, mulai United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam memerangi permasalahan tindak kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia.
“Selain UNODC, kita juga bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM),” ucap Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah BNPP Robert Simbolon dalam bincang santai dengan wartawan di kantornya, Senin 4 Desember 2024.
Ia menjelaskan dua organisasi PBB itu menjadi konsern bekerja untuk memberikan aksestensi, penguatan kepada semua jajaran yang berkaitan fungsi-fungsi pelayanan lintas batas negara dan pengawasan di perbatasan baik Bea Cukai, keimigrasian, karantina pertanian, karantina kesehatan, kepolisian, dan TNI.
Menurutnya, isu krusial yang kerap dihadapi dimulai permasalahan tindak pidana humantrafficking yang dianggap tidak mudah. Oleh kerena itu BNPP mendorong kedua organisasi itu untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan melibatkan pemerintah daerah.
“Kita dorong agar dua organisasi ini juga memperkuat resourches yang mereka bisa mobilisasi untuk pemberdayaan pemerintah daerah termasuk camat,” ujarnya.
Robert memastikan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan UNODC. Peran pemerintah desa bisa dijadikan sebagai informan .
“Bahkan sudah diatur dalam peraturan BNPP tentang pemberdayaan masyarakat desa terdepan dalam menjaga dan memelihara batas wilayah,” ia menandaskan.
Sementara, Tim Ahli BNPP Irjen Pol (purn) Hamidi menambahkan pihaknya berencana menggandeng organisasi-organisasi lain salah satunya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menyelesaikan masalah Rohingya.
“Kerjasama di bidang kejahatan tentunya sudah dilakukan terutama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Begitu juga kerjasama cyber,” ujar Hamidi di tempat sama. (Imo)
