Elektoral.id, Jakarta – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, terus mensosialisasikan Presidential Threshold 0 persen. La Nyalla bertemu perwakilan Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Rabu (15/12) malam.
Menurutnya, Raja dan Sultan memiliki peranan cukup penting atas lahirnya bangsa ini. Oleh karenanya, ia yakin para Raja dan Sultan Nusantara akan satu suara dan satu perjuangan dengan DPD RI sebagai wakil daerah, mengenai Presidential Threshold 0 persen.
“Tidak mungkin ada Republik ini kalau Raja dan Sultan saat itu tidak legowo menyerahkan kekuasaan mereka untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Maka, suara para Raja dan Sultan Nusantara, termasuk menyangkut Presidential Threshold 0 persen ini harus diperhatikan dan didengarkan,” kata La Nyalla kemarin.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) Farkhan sangat mendukung Presidential Threshold 0 persen dan menolak dengan tegas Presidential Threshold 20 Persen.
Ia menilai bahwa PT 20 Persen sebagai syarat lolosnya pencalonan seseorang merupakan bentuk sikap yang dominan kepentingan dan hutang jasa yang besar pada pengusung. Bahkan, ini bisa dimainkan oleh para pengusung dan ini sangat mencederai nilai demokrasi.
“PT 20 Persen itu angka yang membuat tersenyum dua partai terbesar yang besar di pemilu sebelumnya. Ini bisa saja dikendalikan oleh para elite politik dan membuat keputusan,” ujar Farkhan dalam rilisnya, Kamis (16/12).
Farkhan menjelaskan bahwa capres dan cawapres hasil seleksi PT 20 persen dikhawatirkan dapat diduga berujung pada capres yang demam oligharki, demam hutang jasa politik yang kelewat besar.
“Jika ini terjadi, maka yang ada hanyalah kepentingan parpol, sedangkan kepentingan rakyat akan dijauhkan dari tujuan kesejahteraan. Maka demokrasi hanya menjadi pesta oligharki, padahal PT rendah pun teruji hasilnya capres berkualitas, dulu SBY menang walau perolehan partainya baru masuk lima besar” ujarnya
Lebih lanjut, Farkhan mengingatkan soal bahaya PT 20 persen, diantaranya adalah terbelahnya masyarakat dan partisipasi politik yang menurun sehingga berujung pada lemahnya demokrasi.
“BMI menyebut luka sejumlah persoalan di negeri ini karena oligharki merampas semua termasuk demokrasi bermartabat,” Farkhan menandaskan.
Menurut Farkhan, PT 20 persen akan berpeluang besar untuk melahirkan calon tunggal dalam pemilu. Sementara menurut dia, tidak ada istilahnya dalam konteks demokrasi hanya ada satu calon presiden atau calon tunggal dalam pemilu
“Mari hentikan kesombongan aturan ini,” ia menambahkan. (Imo)
