Aparat Penegak Hukum Berpotensi Tidak Netral karena Dua Hal Ini

Elektoral.id, Jakarta – Ketua Perludem Titi Anggraini mengungkapkan aparat penegak hukum yang berpotensi tidak netral dalam pesta demokrasi terbagi dalam dua kategori yakni disebabkan ‘dipolitisasi’ dan ‘politik praktis’.
“Kalau dipolitisasi pasti targetnya adalah kepentingan untuk memaksimalkan pemenangan. Biasanya yang dimanfaatkan itu adalah pengaruh kewenangan anggaran,” kata Titi dalam diskusi Ngobrol Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP di Jakarta, Jumat 24 November 2023.
Sedangkan, aparat penegak hukum yang berpolitik praktis yakni motivasinya demi kepentingan pragmatis personal. Menurut Titi, pertama karena ada kepentingan bisnis personal yang dilindungi aparat tersebut dan karena adanya kepentingan promosi karir.
Slogan netral yang kerap dikampanyekan oleh aparat penegak hukum, lanjut Titi, hanya bersifat eksplisit dan umumnya dapat dilihat atau terpantau masyarakat di ruang-ruang terbuka seperti media sosial.
“Justru yang bahayanya yakni dilakukan di ruang-ruang gelap. Contohnya, kelompok-kelompok yang melibatkan aparat penegak hukum yang lingkupnya tidak diketahui publik,” ujarnya.
Ia menyebutkan beberapa contoh kasus oknum anggota polisi dan TNI yang nekat terlibat dalam upaya pemenangan seorang calon dalam pilkada. Bahkan untuk pencapaiannya, harus mengeluarkan anggaran yang besar. Pandangan Perludem bahwa wujud netralitas harus diterapkan semua level tidak hanya pada anggota.
“Beberapa ketua partai berkumpul sebagai menteri, beberapa menteri mencalonkan jadi caleg. Ini luar biasa sehingga potensi ketidaknetralan dan penyalahgunaan kewengangan dari sisi relasi sangat nyata,” Titi menjelaskan. (Imo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini