Anggota KPU Raja Ampat Dapat Peringatan Keras dari DKPP

Penulis : Imo Si Jurnalis Muda

Editor : Happy Karundeng

_______________________________________________

Elektoral.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada salah satu penyelenggara pemilu.

Sanksi tersebut dibacakan langsung dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Muslim Saifuddin selaku anggota KPU Kabupaten Raja Ampat sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Alfitra Salamm, Rabu (19/5).

Adapun nomor perkara yang dibacakan yakni 90-PKE-DKPP/II/2021. Perkara tersebut diadukan oleh Soleman Jack Dimara yang melalui kuasa hukumnya Benediktus Jombang.

Sebelumnya, Teradu Muslim Saifuddin diperiksa atas aduan pengadu yang menduga teradu tidak mempunyai integritas, tidak professional, dan tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Raja Ampat.

Dalam aduannya pengadu juga mendalilkan bahwa Taeradu memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota Panitia Pemungutan Distrik (PPD) Kab. Raja Ampat untuk dibagikan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih agar memilih Kolom Kosong/Kotak Kosong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Raja Ampat Tahun 2020.

“Tanggal 15 Desember Tahun 2020 Pengadu mendapat informasi, bahwa teradu memberikan sejumlah uang yang diisi dalam kantong plastik kepada kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) orang anggota PPD/PPK se-Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 5 Desember Tahun 2020,” kata Benedictus Jombang saat membacakan aduan di hadapan Majelis Pemeriksa DKPP, Senin (5/4).

Lebih lanjut, Pengadu menjelaskan bahwa informasi mengenai adanya pembagian uang tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Saudara Abdul Hamid Soltif dan Saudara Lukas Daelom yang masing-masing merupakan Ketua PPD/PPK Waigeo Selatan dan ketua PPD/PPK Teluk Mayalibit bahwa mereka telah menerima sejumlah uang dari Teradu.

“Bahwa atas pengakuan dari Sdr. Abdul Hamid Soltif yang merupakan Ketua PPD/PPK Waigeo Selatan tersebut di atas, dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan telah menerima uang dari Komisioner KPUD Kabupaten Raja Ampat atas nama Muslimin Saifuddin, dengan jumlah uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2020. Bahwa atas pengakuan dari Sdr. Lukas Daelom yang merupakan Ketua PPD/PPK Teluk Mayalibit tersebut di atas, dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan telah menerima uang dari Komisioner KPUD Kabupaten Raja Ampat atas nama Muslimin Saifuddin dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2020” ia menuturkan.

Terhadap aduan yang diadukan kepadanya, teradu memberikan keterangan bahwa teradu sama sekali tidak membenarkan dalil pengadu yang menyatakan bahwa teradu telah memberikan sejumlah uang kepada 19 (Sembilan belas) orang anggota PPD/PPK Kab. Raja Ampat.

“Terkait dengan pemberian anggaran atau dana sebagaimana didalilkan oleh pengadu, sama sekali tidak benar yang mulia,” ujar Saifuddin saat memberikan keterangan di hadapan majelis.

Teradu juga membantah bahwa teradu mengarahkan para ketua dan/atau anggota PPD/PPK untuk mengarahkan masyarakat memilih kolom kosong/kotak kosong pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Raja ampat.

“Bukan mengarahkan, tapi menyampaikan. bahwa dalam proses pembagian undangan pemungutan suara tidak ada menggunakan sistim perwakilan,” ia menjelaskan.

Dalam pemeriksaan tersebut, pengadu menghadirkan 2 orang saksi untuk mendukung dalil-dalinya. Kedua saksi yang dihadirkan oleh pengadu adalah Saksi Pengadu Abdul Hamid Soltif dan Lukas Daelom. (Imo)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini